Serikat Pekerja atau Humas yang Kebetulan Berseragam Serikat?

Menjadi serikat pekerja tentu tidak mudah. Apalagi kalau harus memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus menjaga hubungan baik dengan manajemen. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan luar biasa: berbicara atas nama pekerja, tetapi jangan sampai membuat manajemen merasa sedang diajak bicara.

Idealnya, serikat pekerja memang menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan. Namanya juga jembatan, tentu harus berdiri di tengah. Tidak terlalu condong ke satu sisi, apalagi sampai lupa bahwa di ujung satunya ada pekerja yang sedang menunggu untuk diseberangkan.

Menariknya, dalam praktik hubungan industrial, terkadang ada serikat yang begitu cepat memahami sudut pandang manajemen. Bahkan sebelum pekerja selesai menyampaikan keluhan, jawabannya sudah tersedia: “Kita harus memahami kondisi perusahaan.”

Sungguh luar biasa.

Pekerja baru bertanya, serikat sudah menjelaskan alasan perusahaan. Pekerja baru mengeluh, serikat sudah menyampaikan pentingnya efisiensi. Pekerja baru meminta kejelasan, serikat sudah membantu menerjemahkan kebijakan manajemen menjadi sesuatu yang terdengar sangat masuk akal.

Kalau terus begini, mungkin suatu hari pekerja tidak perlu lagi bertemu manajemen.

Cukup bertemu serikat.

Tentu saja, memahami kondisi perusahaan adalah hal yang baik. Bagaimanapun, pekerja dan perusahaan berada dalam satu ekosistem. Perusahaan sehat, pekerja juga punya ruang untuk berkembang.

Namun, sesekali mungkin tidak ada salahnya serikat juga mencoba memahami kondisi pekerja.

Karena kalau setiap kebijakan perusahaan selalu dianggap benar, setiap keberatan dianggap kurang memahami situasi, dan setiap kritik dianggap mengganggu keharmonisan, kita mungkin perlu membuat definisi baru tentang istilah “independensi serikat pekerja.”

Bukan berarti serikat harus selalu berseberangan dengan manajemen. Tidak juga.

Serikat yang baik bukanlah serikat yang hobinya berkata “tidak”. Tetapi rasanya juga agak unik kalau jawabannya selalu “iya”.

Sebab, dalam hubungan industrial yang sehat, serikat pekerja bukanlah lawan perusahaan, tetapi juga bukan tim komunikasi perusahaan.

Serikat adalah mitra yang sesekali boleh berbeda pendapat.

Bahkan, kalau suatu hari serikat menyampaikan kritik kepada manajemen, semoga tidak dianggap sebagai bentuk ketidakloyalan. Barangkali itu justru tanda bahwa serikat masih menjalankan fungsi utamanya.

Lagipula, kalau serikat pekerja sudah terlalu pandai menjelaskan mengapa kebijakan manajemen itu baik, jangan-jangan yang perlu diperjuangkan berikutnya adalah jabatan baru: “Juru Bicara Manajemen dari Unsur Pekerja.”

Tentu saja ini hanya satire.

Selebihnya, biarlah anggota pekerja sendiri yang menilai: apakah suara yang mereka dengar masih suara mereka, atau sudah terlalu nyaman menggunakan mikrofon milik pihak lain.

Read More

Pengkhianat Keadilan

Ada sebuah sistem yang konon sangat menghargai prestasi. Semua orang diberi kesempatan untuk berkembang, karier dibangun berdasarkan kinerja, dan promosi diberikan kepada mereka yang dianggap paling layak. Setidaknya demikian bunyi narasinya.Dalam praktiknya, ternyata ada mata pelajaran tambahan yang tidak pernah tertulis dalam penilaian kinerja: ilmu membaca kedekatan.

Di sini, bekerja dengan baik memang penting. Tetapi mengetahui siapa yang harus didekati tampaknya jauh lebih penting. Kompetensi tetap diperlukan, tentu saja. Minimal untuk membuat keputusan terlihat masuk akal. Selebihnya, kedekatan bisa membantu mempercepat proses. Maka tidak mengherankan jika ada orang yang bertahun-tahun mengumpulkan prestasi, pengalaman, dan tanggung jawab, tetapi masih harus antre di belakang seseorang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menjaga hubungan dengan orang-orang yang tepat.Bukan berarti ada yang salah dengan hubungan baik. Justru hubungan baik sangat penting. Hanya saja, jika hubungan baik mulai menjadi ukuran utama kelayakan, mungkin istilah merit system perlu diperbarui menjadi "merit, plus siapa kenal siapa."

Menariknya lagi, di dalam sistem seperti ini selalu muncul kelompok dengan kemampuan khusus. Mereka tidak selalu menjadi orang yang paling produktif, tetapi sangat memahami seni membuat atasan merasa bahwa dirinya adalah orang paling penting di ruangan. Pujian diberikan pada waktu yang tepat. Persetujuan datang sebelum pertanyaan selesai. Ide atasan selalu menarik. Keputusan atasan selalu strategis. Bahkan mungkin suatu hari kesalahan atasan pun bisa disebut sebagai "strategi pembelajaran".

Kemampuan seperti ini tentu tidak bisa dianggap remeh.

Tidak semua orang mampu mengubah kebiasaan mengangguk menjadi kompetensi kepemimpinan.

Sementara itu, orang-orang yang masih percaya bahwa pekerjaan seharusnya berbicara melalui hasil mulai terlihat seperti kelompok yang kurang memahami permainan. Mereka terlalu sibuk bekerja, terlalu banyak bertanya tentang alasan, dan terlalu percaya bahwa prestasi akan berbicara dengan sendirinya. Sayangnya, prestasi memang bisa berbicara.

Tetapi rupanya ia tidak selalu punya akses masuk ke ruang tempat keputusan dibuat.

Di sisi lain, kepemimpinan pun memiliki definisi yang semakin menarik. Pemimpin yang baik seharusnya mampu memilih orang berdasarkan kemampuan, memberi ruang kepada kritik, dan memastikan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam sistem yang kurang sehat, kepemimpinan kadang berubah menjadi seni menjaga kenyamanan.

Jangan terlalu banyak bertanya.

Jangan terlalu kritis.

Jangan membuat orang tertentu merasa tersinggung.

Dan yang paling penting, pastikan semua orang tetap terlihat bahagia meskipun sebagian sudah diam-diam bertanya-tanya, "Sebenarnya ukuran untuk maju di sini apa?" Pertanyaan itu tentu tidak perlu dijawab terlalu serius. Sebab jawaban resminya selalu sama: kinerja, kompetensi, integritas, dan profesionalisme.

Jawaban tidak resminya mungkin lebih sederhana: tergantung Anda berdiri di sebelah siapa.

Yang paling lucu adalah ketika kondisi seperti ini kemudian menghasilkan orang-orang yang sangat ahli berbicara tentang budaya, nilai, integritas, dan keadilan.

Read More

Utamakan Adab Daripada Ilmu

Dulu, ketika saya menempuh pendidikan pascasarjana, ada seorang guru alumni pendidikan dari Jepang yang selalu mengingatkan satu pesan sederhana namun sangat mendalam: “Utamakan adab daripada ilmu.” Setiap kali beliau mengajar, kalimat itu selalu diulang. Saat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi semakin bertambah usia dan pengalaman, saya semakin memahami betapa besar maknanya.

Jika kita melihat sistem pendidikan di Jepang, sejak pendidikan usia dini hingga sekolah dasar, penekanan utama bukan hanya pada kecerdasan akademik, melainkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat. Pendidikan karakter menjadi fondasi sebelum ilmu pengetahuan diberikan secara mendalam. Tidak heran jika Jepang sering menjadi rujukan dunia dalam hal pendidikan karakter.

Sesungguhnya, nilai-nilai tersebut bukan hal baru bagi kita. Dalam ajaran Islam, adab telah diajarkan jauh sebelum konsep pendidikan karakter modern berkembang. Para ulama terdahulu bahkan menempatkan adab di atas ilmu. Ilmu tanpa adab dapat kehilangan arah, bahkan berpotensi disalahgunakan.

Belakangan ini, dunia akademik kita diuji oleh berbagai peristiwa yang memprihatinkan. Beberapa waktu lalu, terjadi tindakan kekerasan di sebuah kampus ternama di Riau, tepat menjelang prosesi ujian akademik. Saya menyebutnya sebagai tindakan keji bukan untuk menghakimi atau mengabaikan asas praduga tak bersalah, melainkan karena tindakan kekerasan—dalam bentuk apa pun—tidak memiliki tempat di lingkungan akademik. Kampus adalah ruang menuntut ilmu, tempat bertumbuh, berdiskusi, dan mengembangkan potensi diri. Kekerasan dan teror jelas bertentangan dengan nilai luhur pendidikan.

Coba bayangkan jika korban adalah saudara kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri. Tentu kita akan merasakan betapa tidak dapat diterimanya peristiwa tersebut. Karena itu, refleksi ini penting: ada yang perlu kita perkuat kembali dalam dunia pendidikan kita, yaitu adab dan karakter.

Masa remaja dan masa kuliah adalah fase emas kehidupan. Pada masa inilah kita memiliki waktu, energi, dan kesempatan yang luas untuk:

• Mengembangkan potensi diri
• Aktif berorganisasi untuk membangun relasi dan jejaring
• Mencoba hal-hal baru tanpa takut gagal
• Belajar dari kesalahan dan terus bertumbuh

Setiap kesempatan yang kita ambil sejatinya adalah investasi untuk masa depan. Ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, di situlah lahir golden moment—momen emas menuju kesuksesan.

Namun ingatlah, kesuksesan sejati bukan hanya tentang gelar, jabatan, atau kekayaan. Kesuksesan adalah ketika ilmu yang kita miliki membawa manfaat, bukan mudarat. Ketika keberhasilan kita tidak melukai orang lain. Ketika posisi yang kita capai tetap dibingkai oleh integritas dan empati.

Kini, ketika saya diamanahkan menjadi seorang dosen, pesan itulah yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa:

"Dalam hidup, adab lebih utama daripada ilmu.

Karakter lebih penting daripada jabatan dan kekayaan."

Ilmu bisa membuat seseorang pintar.

Adab membuat seseorang pantas dihormati.

Ilmu membuka pintu kesempatan.

Karakter menjaga kita tetap layak berada di dalamnya.

Untuk Generasi Z—generasi yang hidup di era digital, serba cepat, dan penuh distraksi—tantangan terbesar bukan hanya menjadi cerdas, tetapi menjadi bijak. Bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan moral.

Mari kita bangun budaya akademik yang sehat: saling menghormati, berdialog dengan santun, berbeda pendapat tanpa bermusuhan, dan berkompetisi tanpa menjatuhkan.

Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar.

Dunia membutuhkan orang-orang berkarakter.

Read More

Malunya Anak Jati Melayu

Sebagai anak jati Melayu, hati kami terasa hancur melihat negeri yang kami cintai—Riau—kembali tercoreng oleh kasus korupsi. Ketika Gubernur Riau Abdul Wahid dan rekan-rekannya terjaring operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan hanya nama beliau yang tercoreng, tapi juga marwah negeri beradat ini ikut tercabik-cabik.

Kami, orang Melayu Riau, diajarkan sejak kecil bahwa adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Dalam ajaran itu, kejujuran dan amanah adalah tiang marwah seseorang. Pemimpin itu harus menjadi contoh, bukan perusak kepercayaan rakyat. Tapi apa daya, kenyataannya lagi-lagi kami dipaksa menunduk malu—bukan karena kami turut bersalah, tapi karena pemimpin yang kami harapkan menjaga negeri justru menodainya.

Padahal, Riau bukan negeri sembarangan. Dari tanah ini lahir banyak ulama besar yang membawa cahaya Islam ke pelosok Nusantara. Dari negeri ini pula berdiri Kesultanan Melayu yang beradab dan berilmu. Sultan-sultan kami dulu bahkan menyerahkan harta dan tahta demi melihat Indonesia merdeka—karena bagi kami, kehormatan bangsa lebih tinggi dari kekuasaan pribadi. Itulah warisan luhur kami.

Maka, jangan ada yang berani menyebut Riau sebagai negeri koruptor! Kami bukan negeri koruptor. Koruptor itu ada di mana-mana, tapi kami, anak negeri beradat, menolaknya dengan tegas. Kami malu, kami marah, tapi di atas semua itu, kami sadar bahwa marwah Melayu harus dijaga.

Riau ini negeri kaya. Minyak bumi dan minyak sawit mengalir dari tanahnya, tapi kekayaan itu belum tentu menandakan kemuliaan bila moral pemimpinnya rapuh. Kami tak butuh pemimpin yang pandai berbicara manis di depan rakyat tapi mencuri di belakang meja. Kami butuh pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah, yang menjaga marwah negeri seperti menjaga dirinya sendiri.

Cukuplah sudah Riau dipermalukan oleh mereka yang haus kekuasaan. Saatnya kita, rakyat Riau, berdiri dan bersuara: kami tidak akan diam lagi. Kami ingin negeri ini bersih, beradab, dan bermarwah seperti ajaran nenek moyang kami.

Karena kami anak Melayu, dan anak Melayu tak akan bersekutu dengan pengkhianat amanah. Kami anti dengan koruptor.

Read More

Dari Nepal ke Indonesia: Ketika Gaya Hedonis Pemimpin Memantik Krisis dan Demonstrasi

Beberapa waktu terakhir, demonstrasi besar kembali mengguncang jalanan Nepal. Ribuan warga—kebanyakan anak muda—turun ke jalan, marah dan muak terhadap pemimpin mereka yang dinilai gagal, korup, dan hidup dalam kemewahan di tengah kesengsaraan rakyat. Gaya hidup hedonis, flexing kekuasaan, dan ketidakpekaan terhadap krisis ekonomi memicu gelombang protes yang tak bisa dibendung. Nepal kembali terjerumus dalam ketidakstabilan politik dan sosial.

Apa yang terjadi di Nepal bukanlah hal yang unik. Justru, ini adalah cermin yang mengarah lurus ke wajah Indonesia hari ini.

Ketika Rakyat Tak Lagi Tahan Melihat Pemimpin Hidup dalam Kemewahan

Nepal selama beberapa tahun terakhir dikecewakan oleh elite politik yang sibuk memperkaya diri sendiri, bukan memperbaiki nasib rakyat. Ketimpangan merajalela, pengangguran tinggi, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Di tengah itu semua, gaya hidup elite yang memamerkan mobil mewah, rumah megah, dan pesta-pesta eksklusif menjadi bahan bakar kemarahan publik.

Demonstrasi pun meledak. Istana dikepung. Kepercayaan publik runtuh.

Tragisnya, sebagian pemimpin di Nepal bahkan seolah hidup di dunia lain—mengabaikan sinyal bahaya yang datang dari rakyat sendiri.

Tanda-Tanda Itu Sudah Terlihat

Indonesia seharusnya tidak merasa aman-aman saja. Gejala serupa mulai muncul di sini. Ketika rakyat bergelut dengan kenaikan harga beras, susah mencari kerja, dan akses pendidikan makin mahal, sebagian elite justru sibuk pamer kekayaan, dari mobil listrik puluhan miliar, jam tangan ratusan juta, hingga liburan mewah ke luar negeri.

Bahkan, di tengah krisis kepercayaan terhadap institusi publik, muncul tren baru: flexing kekuasaan. Jabatan publik dipamerkan seperti medali, bukan amanah. Gaya hidup pejabat dan anak-anaknya menjadi bahan olok-olok dan kemarahan netizen, tapi pemerintah seolah tidak mendengar.

Dan ketika kritik disampaikan, justru rakyat yang dikriminalisasi.

Demonstrasi di Indonesia Bukan Lagi Soal Isu Tunggal

Aksi-aksi protes di Indonesia, baik yang dilakukan mahasiswa, buruh, petani, maupun masyarakat adat, bukan lagi sekadar soal kebijakan tertentu. Di balik semua itu, ada akumulasi kekecewaan: terhadap ketimpangan, terhadap ketidakadilan, dan terhadap gaya kepemimpinan yang kehilangan empati.

Jika kita tidak hati-hati, Indonesia bisa mengarah ke titik yang sama seperti Nepal: kehilangan kepercayaan publik, munculnya krisis sosial, dan instabilitas politik yang panjang.

Pemimpin Harus Jadi Contoh, Bukan Simbol Kemewahan

Nepal membuktikan bahwa gaya hidup elite yang tidak berpihak pada rakyat akan berujung krisis. Indonesia seharusnya belajar dari itu. Pemimpin bukan hanya dinilai dari kebijakan di atas kertas, tapi juga dari gaya hidup dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan ke publik.

Di tengah kesenjangan ekonomi dan tekanan hidup, rakyat butuh pemimpin yang hidup sederhana, yang hadir di tengah mereka, yang tidak menjadikan jabatan sebagai panggung, tetapi sebagai tanggung jawab.

Arah Indonesia Ditentukan Hari Ini

Kita bisa menunggu sampai kemarahan rakyat memuncak seperti di Nepal. Tapi itu adalah pilihan yang ceroboh. Lebih bijak jika kita melihat demonstrasi di Nepal sebagai peringatan dini—bahwa arah Indonesia harus dikoreksi sekarang, bukan nanti.

Pemimpin Indonesia harus memilih: menjadi simbol harapan rakyat atau menjadi simbol krisis yang akan dikenang dengan kemarahan.

Read More

Negeri Terkunci dalam Ketimpangan

Di atas kertas, Indonesia disebut sebagai negara hukum dan demokrasi. Namun dalam praktiknya, hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak berpihak pada rakyat kecil, tapi justru menguntungkan segelintir elite politik dan korporasi besar. Janji keadilan sosial tinggal slogan kosong, diucapkan setiap musim kampanye, lalu dilupakan begitu kekuasaan berada di tangan.

Ekonomi pun tak kalah kacau. Harga kebutuhan pokok melonjak, lapangan kerja kian sempit, dan ketimpangan semakin menganga. Rakyat dipaksa bertahan hidup dalam sistem yang memiskinkan mereka secara struktural, sementara para pejabat sibuk merayakan proyek-proyek besar yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Di satu sisi rakyat diminta hidup sederhana, di sisi lain anggaran dihamburkan demi citra dan kepentingan politik.

Aparatur penguasa, yang seharusnya melayani rakyat, justru sering bersikap sewenang-wenang. Kritik dibungkam, suara-suara yang menyuarakan kebenaran dianggap ancaman, dan hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan alat keadilan. Ketika kekuasaan lebih sibuk menjaga kenyamanannya sendiri daripada mendengar jeritan rakyat, kita tahu bahwa demokrasi kita sedang sakit.

Namun semua ini bukan akhir. Masih ada jalan keluar
asal kita mau melihat lebih jernih dan bergerak bersama. Solusinya bukan tambal sulam, tapi perombakan menyeluruh dan terstruktur:

• Perbaikan sistem demokrasi yang berkeadilan, di mana suara rakyat benar-benar dihargai, bukan hanya dijadikan angka pemilu. Transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pejabat harus menjadi prinsip utama dalam pemerintahan.
• Perbaikan ekonomi yang terstruktur dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan angka, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. Kebijakan fiskal dan anggaran harus berpihak pada pengentasan kemiskinan, pembangunan UMKM, dan kemandirian desa.
• Pendidikan yang berkompetensi dan relevan, bukan sekadar penghafalan tanpa makna. Pendidikan harus membentuk manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman, bukan hanya menjadi pekerja dalam sistem yang timpang.

Negeri ini tidak kekurangan orang pintar tapi sering kekurangan keberanian untuk berubah. Dan perubahan tidak datang dari atas, tapi dari bawah: dari rakyat yang sadar, bersatu, dan menolak tunduk pada sistem yang timpang.

Read More

Beri Kami Kesempatan Untuk Tumbuh dan Berkembang

Dalam setiap langkah menuju kemajuan, selalu ada tantangan. Namun, di balik setiap tantangan, ada peluang untuk tumbuh. Itulah yang kami rasakan sebagai bagian dari BRK Syariah, khususnya dalam pengembangan layanan QRIS.

Pada tanggal 10 Agustus 2025, saya melakukan transaksi di salah satu swalayan besar, TOP 100. Saat hendak membayar, saya menyampaikan kepada kasir bahwa saya ingin menggunakan QRIS dengan sumber dana dari BRK Syariah. Respons kasir cukup jujur: "BRK Syariah tak bisa pakai QRIS, sering bermasalah."Saya memahami keraguan itu. Mungkin sebelumnya memang pernah terjadi kendala. Tapi inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kami telah berbenah dan terus berkembang. Maka saya katakan: "Saya coba dulu ya menggunakan BRK Syariah. Kalau gagal, saya yang tanggung jawab."

Kasir akhirnya setuju, dengan catatan jika gagal, komplain ditujukan ke BRK Syariah, bukan ke swalayan. Saya setuju. Saya scan kode QR QRIS yang diterbitkan dari mesin EDC, konfirmasi tagihan, dan... transaksi berhasil. Tidak ada kendala. Lancar.

Setelahnya saya sampaikan kepada kasir, "Jika ke depannya ada kendala, bisa disampaikan ke saya. Saya bagian dari tim pengembangan QRIS BRK Syariah. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada BRK Syariah."

• Setiap inovasi butuh waktu dan kesempatan. Tidak semua layanan langsung sempurna. Tapi dengan dukungan dan ruang untuk mencoba, kualitas akan terus meningkat.
• Edukasi penting. Tidak semua kendala berasal dari sistem. Bisa jadi dari pemahaman, persepsi, atau kebiasaan lama. Di sinilah komunikasi berperan penting.
• Kolaborasi adalah kunci. Antara penyedia layanan, merchant, dan konsumen. Ketika semua pihak membuka diri, solusi lebih mudah ditemukan.

Kami di BRK Syariah tidak sekadar ingin menjadi pilihan, tapi menjadi bagian dari ekosistem keuangan digital yang inklusif dan handal. QRIS hanyalah satu pintu dari banyak inovasi yang sedang kami bangun. Namun untuk itu, kami butuh dukungan, masukan, dan kesempatan dari Anda.

Karena setiap institusi lokal yang diberi kesempatan, bisa tumbuh menjadi kebanggaan nasional.

Beri kami kesempatan untuk tumbuh dan berkembang

Read More